15 Besar Pelaku Pungli Terhadap Pengusaha Indonesia

Daftar pungutan liar alias pungli yang harus ditanggung pengusaha di Indonesia sangat besar. Ini membuat beban usaha di Indonesia sangat tinggi. Apa saja punglinya?

"Berdasarkan data yang saya punya dari transparansi Indonesia, Sekelas BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) saja ada pungli. Ini jelas membebani perusahaan," Direktur INDEF Enny Sri Hartati dalam Polemik Sindo Radio bertajuk 'Buruh Mengeluh' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat

Enny pun memaparkan persentase pungutan tak resmi yang membebani pengusaha. Beban biaya perusahaan karena suap di sejumlah lembaga negara adalah sebagai berikut:

1. Polri : 48 persen
2. Bea cukai: 41 persen
3. Imigrasi: 33 persen
4. DLLAJR: 33 persen
5. Pemda kota: 33 persen
6. BPN: 32 persen
7. Pelindo: 30 persen
8. Pengadilan: 30 persen
9. Kemenkum HAM: 21 persen
10. Angkasapura 21 persen
11. Pajak Daerah : 17 persen
12. Depkes: 15 persen
13. Pajak Nasional : 14 persen
14. BPOM: 14 persen
15. MUI: 10 persen

Ketua Advokasi Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Antony Herman, mengakui pungli-pungli ini sangat membebani pengusaha. Ia merasa biaya tinggi membuat perusahaan sulit menaikkan upah buruh.

"Jelas saya kira ini bukan hal yang baru bahwa biaya ekonomi tinggi sudah dipotret sejak Orba bahkan angkanya meningkat saat ini angkanya lebih dari 30 persen. Dengan sistem otonomi daerah ini tidak terpantau," keluhnya.